Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL · BAB III Bagian Ketiga — Pengelola Tempat Penyimpanan · BAB III Bagian Ketiga Paragraf 4 — Tugas dan Kewenangan Pengelola Tempat Penyimpanan

Pasal 40

POJK 27/2024 — Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh POJK 23/2025, Pasal I angka 46 (Pasal 40).

(1) Pengelola Tempat Penyimpanan melaksanakan tugas: a. memiliki, menguasai, dan mengendalikan sarana dan prasarana penyimpanan Aset Keuangan Digital dengan tingkat keamanan berlapis; b. memastikan pelaksanaan penyimpanan berjalan baik dan setiap saat melakukan pemutakhiran sistem keamanannya untuk menjamin terselenggaranya penyimpanan dan pemindahan Aset Keuangan Digital yang aman; c. melakukan verifikasi yang diperlukan terhadap penerimaan dan pengiriman Aset Keuangan Digital dari dan/atau ke Wallet Pedagang; d. menyimpan Aset Keuangan Digital yang ditempatkan oleh Pedagang pada penyimpanan data secara terpisah untuk setiap Pedagang; e. mengeluarkan bukti simpan dan serah Aset Keuangan Digital; f. memelihara Aset Keuangan Digital yang dikelolanya; g. melakukan pengawasan dan pencatatan Aset Keuangan Digital; h. menyediakan data dan informasi dalam rangka audit rutin atau khusus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa, dan/atau Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; i. menjalankan mekanisme mitigasi risiko untuk menjamin keamanan Aset Keuangan Digital yang disimpannya; j. memastikan proses pemindahan Aset Keuangan Digital dan pencatatannya sesuai dengan transaksi yang terjadi; k. menyediakan tempat penyimpanan dan sistem penyimpanan yang aman, andal, terpercaya, dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; l. bertanggung jawab atas kehilangan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang disimpan; dan m. melakukan pencatatan atas Aset Keuangan Digital secara terpisah untuk masing-masing Pedagang; (2) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Tempat Penyimpanan memiliki kewenangan: a. memungut biaya penyimpanan; dan b. menolak menyimpan Aset Keuangan Digital yang berasal dari sumber yang mencurigakan atau Aset Keuangan Digital yang tidak termasuk dalam Daftar Aset Keuangan Digital. (4) Pengelola Tempat Penyimpanan melakukan penyimpanan atas Aset Keuangan Digital yang terdapat pada Daftar Aset Keuangan Digital. (5) Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab atas Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang dikelolanya. (6) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib memisahkan Aset Keuangan Digital milik Konsumen dengan milik Pengelola Tempat Penyimpanan, termasuk dalam pembukuan dan pencatatan Pengelola Tempat Penyimpanan. (7) Pengelola Tempat Penyimpanan wajib melaporkan daftar para pihak yang termasuk sebagai pengendali dan pemilik manfaat kepada Otoritas Jasa Keuangan. (8) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. pemegang saham pengendali; b. anggota Dewan Komisaris; c. anggota Direksi; d. pejabat eksekutif perusahaan; dan e. pengendali lain. (9) Pengendali dan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pihak yang turut bertanggung jawab dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kerugian atas pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 40 POJK 27/2024

PDF naskah resmi, halaman 29

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf a POJK 16/2025; Pasal I angka 1 POJK 23/2025; Pasal I angka 2 POJK 23/2025; Pasal I angka 5 POJK 23/2025; Pasal I angka 6 POJK 23/2025; Pasal I angka 7 POJK 23/2025; Pasal I angka 8 POJK 23/2025; Pasal I angka 12 POJK 23/2025; Pasal I angka 13 POJK 23/2025; Pasal I angka 14 POJK 23/2025; Pasal I angka 16 POJK 23/2025; Pasal I angka 18 POJK 23/2025; Pasal I angka 20 POJK 23/2025; Pasal I angka 22 POJK 23/2025; Pasal I angka 23 POJK 23/2025; Pasal I angka 25 POJK 23/2025; Pasal I angka 26 POJK 23/2025; Pasal I angka 27 POJK 23/2025; Pasal I angka 28 POJK 23/2025; Pasal I angka 29 POJK 23/2025; Pasal I angka 30 POJK 23/2025; Pasal I angka 32 POJK 23/2025; Pasal I angka 33 POJK 23/2025; Pasal I angka 34 POJK 23/2025; Pasal I angka 35 POJK 23/2025; Pasal I angka 36 POJK 23/2025; Pasal I angka 37 POJK 23/2025; Pasal I angka 39 POJK 23/2025; Pasal I angka 40 POJK 23/2025; Pasal I angka 41 POJK 23/2025; Pasal I angka 42 POJK 23/2025; Pasal I angka 43 POJK 23/2025; Pasal I angka 45 POJK 23/2025; Pasal I angka 46 POJK 23/2025; Pasal I angka 47 POJK 23/2025; Pasal I angka 48 POJK 23/2025; Pasal I angka 49 POJK 23/2025; Pasal I angka 50 POJK 23/2025; Pasal I angka 51 POJK 23/2025; Pasal I angka 52 POJK 23/2025; Pasal I angka 53 POJK 23/2025; Pasal I angka 54 POJK 23/2025; Pasal I angka 55 POJK 23/2025; Pasal I angka 56 POJK 23/2025; Pasal I angka 57 POJK 23/2025; Pasal I angka 58 POJK 23/2025; Pasal I angka 59 POJK 23/2025; Pasal I angka 60 POJK 23/2025; Pasal I angka 61 POJK 23/2025; Pasal I angka 62 POJK 23/2025; Pasal I angka 63 POJK 23/2025; Pasal I angka 64 POJK 23/2025; Pasal I angka 65 POJK 23/2025; Pasal I angka 66 POJK 23/2025; Pasal I angka 68 POJK 23/2025; Pasal I angka 70 POJK 23/2025; Pasal I angka 71 POJK 23/2025; Pasal I angka 72 POJK 23/2025; Pasal I angka 73 POJK 23/2025; Pasal I angka 74 POJK 23/2025; Pasal I angka 75 POJK 23/2025; Pasal I angka 76 POJK 23/2025; Pasal I angka 77 POJK 23/2025; Pasal I angka 78 POJK 23/2025; Pasal I angka 79 POJK 23/2025; Pasal I angka 80 POJK 23/2025; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan POJK 23/2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 23/2025

Status di JDIH