Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XI — MEKANISME PERMOHONAN PERSETUJUAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 118

POJK 27/2024 — Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh POJK 23/2025, Pasal I angka 78 (Pasal 118).

(1) Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan aktivitas pendukung di Pasar Aset Keuangan Digital mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan format surat pengantar permohonan persetujuan yang ditandatangani oleh anggota Direksi tercantum dalam Lampiran pada Bagian N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan atas sistem pengawasan dan pelaporan Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7); b. peraturan dan tata tertib Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3); c. perubahan atas sistem penjaminan penyelesaian transaksi milik Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8); d. peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3); e. perubahan atas sistem dan sarana penyimpanan Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7); f. perubahan atas sistem dan/atau sarana perdagangan daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7); g. tata cara perdagangan dan perubahan tata cara perdagangan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a; h. kegiatan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4); i. pemberian akses atau kerja sama dengan pihak lain yang melakukan aktivitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5); j. aktivitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2); k. perubahan atas sistem perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A; dan l. pelaksanaan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital oleh Bursa sebagaimana Pasal 26A. (3) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf k, pemohon melampirkan hasil audit atau pemeriksaan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan formulir daftar kesiapan infrastruktur sistem tercantum dalam Lampiran pada Bagian K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf g, pemohon melampirkan dokumen peraturan dan tata tertib atau tata cara yang dimaksud. (5) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf j, dan huruf l, pemohon melampirkan penjelasan rencana kegiatan yang dimaksud. (6) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i pemohon melampirkan penjelasan rencana pemberian akses atau kerja sama disertai dengan dokumen perjanjian kerja sama. (7) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap. (8) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian dan analisis terhadap dokumen permohonan. (9) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada pemohon. (10) Pemohon menyampaikan dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 118 POJK 27/2024

PDF naskah resmi, halaman 73

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 55 huruf a POJK 16/2025; Pasal I angka 1 POJK 23/2025; Pasal I angka 2 POJK 23/2025; Pasal I angka 5 POJK 23/2025; Pasal I angka 6 POJK 23/2025; Pasal I angka 7 POJK 23/2025; Pasal I angka 8 POJK 23/2025; Pasal I angka 12 POJK 23/2025; Pasal I angka 13 POJK 23/2025; Pasal I angka 14 POJK 23/2025; Pasal I angka 16 POJK 23/2025; Pasal I angka 18 POJK 23/2025; Pasal I angka 20 POJK 23/2025; Pasal I angka 22 POJK 23/2025; Pasal I angka 23 POJK 23/2025; Pasal I angka 25 POJK 23/2025; Pasal I angka 26 POJK 23/2025; Pasal I angka 27 POJK 23/2025; Pasal I angka 28 POJK 23/2025; Pasal I angka 29 POJK 23/2025; Pasal I angka 30 POJK 23/2025; Pasal I angka 32 POJK 23/2025; Pasal I angka 33 POJK 23/2025; Pasal I angka 34 POJK 23/2025; Pasal I angka 35 POJK 23/2025; Pasal I angka 36 POJK 23/2025; Pasal I angka 37 POJK 23/2025; Pasal I angka 39 POJK 23/2025; Pasal I angka 40 POJK 23/2025; Pasal I angka 41 POJK 23/2025; Pasal I angka 42 POJK 23/2025; Pasal I angka 43 POJK 23/2025; Pasal I angka 45 POJK 23/2025; Pasal I angka 46 POJK 23/2025; Pasal I angka 47 POJK 23/2025; Pasal I angka 48 POJK 23/2025; Pasal I angka 49 POJK 23/2025; Pasal I angka 50 POJK 23/2025; Pasal I angka 51 POJK 23/2025; Pasal I angka 52 POJK 23/2025; Pasal I angka 53 POJK 23/2025; Pasal I angka 54 POJK 23/2025; Pasal I angka 55 POJK 23/2025; Pasal I angka 56 POJK 23/2025; Pasal I angka 57 POJK 23/2025; Pasal I angka 58 POJK 23/2025; Pasal I angka 59 POJK 23/2025; Pasal I angka 60 POJK 23/2025; Pasal I angka 61 POJK 23/2025; Pasal I angka 62 POJK 23/2025; Pasal I angka 63 POJK 23/2025; Pasal I angka 64 POJK 23/2025; Pasal I angka 65 POJK 23/2025; Pasal I angka 66 POJK 23/2025; Pasal I angka 68 POJK 23/2025; Pasal I angka 70 POJK 23/2025; Pasal I angka 71 POJK 23/2025; Pasal I angka 72 POJK 23/2025; Pasal I angka 73 POJK 23/2025; Pasal I angka 74 POJK 23/2025; Pasal I angka 75 POJK 23/2025; Pasal I angka 76 POJK 23/2025; Pasal I angka 77 POJK 23/2025; Pasal I angka 78 POJK 23/2025; Pasal I angka 79 POJK 23/2025; Pasal I angka 80 POJK 23/2025; JDIH BPK: Berlaku, diubah dengan POJK 23/2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 16/2025; POJK 23/2025

Status di JDIH