UU 48/2009 — SPP & Partners

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 64; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 64

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Sifat teks: resmi.

BAB I — KETENTUAN UMUM

BAB II — ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAB III — PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bagian Kesatu — Umum

Bagian Kedua — Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Bagian Ketiga — Mahkamah Konstitusi

BAB IV — PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Bagian Kesatu — Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi

Bagian Kedua — Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi

BAB V — BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAB VI — PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

BAB VII — PEJABAT PERADILAN

BAB VIII — JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

BAB IX — PUTUSAN PENGADILAN

BAB X — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

BAB XI — BANTUAN HUKUM

BAB XII — PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

BAB XIII — KETENTUAN PENUTUP