Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 57 UU 48/2009
Status regulasi
Berlakuditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 64; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 64
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.