BAB II — ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 14

UU 48/2009 — KEKUASAAN KEHAKIMAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 14 UU 48/2009

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 64; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 64

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.