BAB II — ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 2

UU 48/2009 — KEKUASAAN KEHAKIMAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 2 UU 48/2009

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 64; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 64

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.