Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 9 UU 48/2009
Status regulasi
Berlakuditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 64; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 64
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.