BAB VI — PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Pasal 41

UU 48/2009 — KEKUASAAN KEHAKIMAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan; b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 41 UU 48/2009

Status regulasi

Berlaku ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 64; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 64

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.