Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

UU 20/2025

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Bagian Kesatu — Penyelidik
Bagian Kedua — Penyidik dan Penyidik Pembantu
Bagian Kedua Paragraf 1 — Penyidik
Bagian Kedua Paragraf 2 — Penyidik Pembantu
Bagian Ketiga — Penyelidikan
Bagian Keempat — Penyidikan
Bagian Kelima — Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban
Bagian Keenam — Bantuan Teknis Penyidikan
Bagian Ketujuh — Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
BAB III — PENUNTUTAN
Bagian Kesatu — Penuntut Umum
Bagian Kedua — Penuntutan
Bagian Ketiga — Pengakuan Bersalah
BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
Bagian Ketiga — Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan
Bagian Keempat — Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
BAB V — UPAYA PAKSA
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Penetapan Tersangka
Bagian Ketiga — Penangkapan
Bagian Keempat — Penahanan
Bagian Kelima — Penggeledahan
Bagian Keenam — Penyitaan
Bagian Ketujuh — Penyadapan
Bagian Kedelapan — Pemeriksaan Surat
Bagian Kesembilan — Pemblokiran
Bagian Kesepuluh — Larangan bagi Tersangka dan Terdakwa untuk Keluar Wilayah Indonesia
BAB VI — HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA
Bagian Kesatu — Hak Saksi
Bagian Kedua — Hak Korban
Bagian Ketiga — Hak Penyandang Disabilitas
Bagian Keempat — Hak Perempuan
Bagian Kelima — Hak Orang Lanjut Usia
BAB VIII — ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu — Advokat
Bagian Kedua — Bantuan Hukum
BAB IX — BERITA ACARA
BAB X — SUMPAH ATAU JANJI
BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
Bagian Kesatu — Praperadilan
Bagian Kedua — Pengadilan Negeri
Bagian Ketiga — Pengadilan Tinggi
Bagian Keempat — Mahkamah Agung
BAB XII — KONEKSITAS
BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu — Ganti Rugi
Bagian Kedua — Rehabilitasi
Bagian Ketiga — Restitusi
Bagian Keempat — Kompensasi
Bagian Kelima — Dana Abadi
BAB XIV — PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI
BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Bagian Kesatu — Panggilan dan Dakwaan
Bagian Kedua — Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili
Bagian Ketiga — Acara Pemeriksaan Biasa
Bagian Keempat — Pembuktian
Bagian Kelima — Putusan
Bagian Keenam — Acara Pemeriksaan Singkat
Bagian Ketujuh — Acara Pemeriksaan Cepat
Bagian Kedelapan — Tata Tertib Persidangan
BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
Bagian Kesatu — Pemeriksaan Tingkat Banding
Bagian Kedua — Pemeriksaan Tingkat Kasasi
BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
Bagian kesatu — Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Bagian Kedua — Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
BAB XVIII — KORPORASI
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Penyelidikan dan Penyidikan
Bagian Ketiga — Perjanjian Penundaan Penuntutan
Bagian Keempat — Dakwaan
Bagian Kelima — Pertanggungjawaban Korporasi
Bagian Keenam — Pengenaan Pidana dan Tindakan
Bagian Ketujuh — Putusan
Bagian Kedelapan — Pelaksanaan Putusan
Bagian Kesembilan — Pelaksanaan Pidana Tambahan terhadap Korporasi
BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
BAB XX — PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
BAB XXI — SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BAB XXII — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP