Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — UPAYA PAKSA · BAB V Bagian Keenam — Penyitaan

Pasal 124

UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dengan mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda tersebut. (2) Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita terdapat di beberapa daerah hukum pengadilan negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan Penyitaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud. (4) Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita berada di luar negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, Mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan tersebut.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 124 UU 20/2025

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH