Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PENUNTUTAN · BAB III Bagian Kesatu — Penuntut Umum

Pasal 65

UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Penuntut Umum mempunyai wewenang: a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik; b. melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan; c. memberikan perpanjangan Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik; d. membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan; f. melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik; g. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa mengenai ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; h. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan tinggi, atau Hakim Mahkamah Agung; i. melakukan penyelesaian denda damai; j. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif; k. melakukan Perjanjian Penundaan Penuntutan; l. menerima Pengakuan Bersalah; dan m. menutup perkara demi kepentingan hukum.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 65 UU 20/2025

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH