Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA · BAB VII Bagian Ketiga — Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 146

UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa Rehabilitasi atau perawatan. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penetapan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Penetapan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan putusan pemidanaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan tindakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 146 UU 20/2025

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH