BAB XVIII — KORPORASI · BAB XVIII Bagian Kesatu — Umum

Pasal 326

UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi. (2) Penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi; b. pemberi perintah; c. pemegang kendali; atau d. pemilik manfaat.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 371/PUU-XXIV/2026, diucapkan 29-10-2026: inkonstitusional bersyarat. 2. Menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”; (Amar Putusan butir 2, PDF hlm. 57 salinan mkri.id)

Sitasi: Pasal 326 UU 20/2025

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH