BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA · BAB VII Bagian Kedua — Hak Korban
Pasal 144
UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Korban berhak:a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;c. memberikan keterangan tanpa tekanan;d. mendapat Penerjemah atau juru bahasa;e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;f. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;g. mendapat informasi mengenai Putusan Pengadilan;h. mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;i. memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;j. dirahasiakan identitasnya;k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;l. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;m. melakukan mekanisme Keadilan Restoratif;n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan;o. mendapat bantuan medis dan Rehabilitasi psikososial dan psikologis;p. mendapat nasihat hukum;q. mendapat pendampingan oleh Pendamping pada setiap pemeriksaan dalam proses peradilan;r. mendapat tempat kediaman sementara;s. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas pelindungan berakhir;t. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;u. mendapat identitas baru;v. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;w. mendapat tempat kediaman baru;x. menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya secara tertulis atau lisan; dan/atauy. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.