Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IX — BERITA ACARA

Pasal 156

UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara mengenai: a. pemeriksaan Tersangka; b. Penangkapan; c. Penahanan; d. Penggeledahan; e. Penyitaan benda; f. Penyadapan; g. pemeriksaan surat; h. Pemblokiran; i. pengambilan keterangan Saksi; j. pemeriksaan di tempat kejadian; k. pengambilan Keterangan Ahli; l. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan; m. pelelangan bukti; n. penyisihan bukti; dan o. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. (3) Selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan. (5) Jika isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. (6) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 156 UU 20/2025

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH