Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA · BAB XVII Bagian Kedua — Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 320

UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (5). (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dan perwakilan dari Jaksa Agung hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. (3) Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera. (4) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa. (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat, serta disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 320 UU 20/2025

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH