Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI · BAB XIII Bagian Ketiga — Restitusi

Pasal 179

UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi penghitungan Restitusi. (3) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. (4) Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan Restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri. (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 179 UU 20/2025

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH