Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — UPAYA PAKSA · BAB V Bagian Keenam — Penyitaan

Pasal 131

UU 20/2025 — KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan persetujuan Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya dan disaksikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, atau Terdakwa dan/atau Advokatnya. (2) Jika Tersangka atau Terdakwa tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik atau Penuntut Umum membuat berita acara penolakan paling lama 3 (tiga) Hari dan lelang tetap dilaksanakan. (3) Benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibeli oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, dan hubungan kerja atau keuangan. (4) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. (5) Dalam hal terdapat bunga keuntungan atau bentuk keuntungan lain dari hasil penyimpanan benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perampasan dan pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan atau keuntungan lain tersebut.

Catatan koreksi naskah

Pasal 131 ayat (4) [dikoreksi SPP] Naskah resmi mencetak "sitaaan" (PDF hlm. 69); dibaca "sitaan" [dikoreksi SPP].

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 131 UU 20/2025

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 369 UU 20/2025 (PDF hlm. 183); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 6 November 2026.

Status di JDIH