Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

POJK 77/POJK.01/2016

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi

Dicabut Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Dicabut oleh POJK 10/POJK.05/2022 (Pasal 118). Dicek dari ketentuan penutup POJK 10/POJK.05/2022.; JDIH BPK: Tidak Berlaku, dicabut dengan POJK 10/POJK.05/2022

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 10/POJK.05/2022 (Pasal 118)

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Halaman resmi regulasi

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Bagian Kesatu — Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
Bagian Kedua — Kegiatan Usaha
Bagian Ketiga — Batasan Pemberian Pinjaman Dana
Bagian Keempat — Pendaftaran dan Perizinan
Bagian Keempat Paragraf 1 — Pendaftaran
Bagian Keempat Paragraf 2 — Perizinan
Bagian Kelima — Perubahan Kepemilikan
Bagian Keenam — Pencabutan Izin Atas Permohonan Sendiri
Bagian Ketujuh — Kualifikasi Sumber Daya Manusia
BAB III — PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Bagian Kesatu — Penerima Pinjaman
Bagian Kedua — Pemberi Pinjaman
BAB IV — PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Bagian Kesatu — Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman
Bagian Kedua — Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman
BAB V — MITIGASI RISIKO
BAB VI — TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Bagian Kesatu — Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana
Bagian Kedua — Kerahasiaan Data
Bagian Ketiga — Rekam Jejak Audit
Bagian Keempat — Sistem Pengamanan
BAB VII — EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BAB VIII — TANDA TANGAN ELEKTRONIK
BAB IX — PRINSIP DAN TEKNIS PENGENALAN NASABAH
BAB X — LARANGAN
BAB XI — LAPORAN BERKALA
BAB XII — SANKSI
BAB XIII — KETENTUAN LAIN
BAB XIV — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV — KETENTUAN PENUTUP