Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

POJK 39/POJK.05/2015

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Status regulasi

Dicabut Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: JDIH OJK: Tidak Berlaku; Dicabut: POJK 12/POJK.01/2017

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 12/POJK.01/2017

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Halaman resmi regulasi

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
BAB III — PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu — Pengawasan Aktif oleh Direksi
Bagian Kedua — Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris
BAB IV — PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Unit Kerja Khusus
Bagian Ketiga — Penugasan Pejabat
Bagian Keempat — Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Bagian Keempat Paragraf 1 — Tugas
Bagian Keempat Paragraf 2 — Wewenang
Bagian Keempat Paragraf 3 — Tanggung Jawab
BAB V — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence)
Bagian Kedua Paragraf 1 — Umum
Bagian Kedua Paragraf 2 — Permintaan Informasi dan Dokumen
Bagian Kedua Paragraf 3 — Verifikasi Dokumen
Bagian Kedua Paragraf 4 — Pemantauan dan Pengkinian Data Nasabah
Bagian Ketiga — Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
Bagian Keempat — Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang Lebih Sederhana
Bagian Kelima — Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligince)
Bagian Keenam — Penutupan Hubungan Usaha dan/atau Penolakan Transaksi
Bagian Ketujuh — Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga
Bagian Kedelapan — Penatausahaan Dokumen
BAB VI — PENGENDALIAN INTERN
BAB VII — SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BAB VIII — SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN
BAB IX — PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI KANTOR CABANG DARI PENYEDIA JASA KEUANGAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
BAB X — PELAPORAN
BAB XI — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII — SANKSI
BAB XIII — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV — KETENTUAN PENUTUP