Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

UU 21/2011

OTORITAS JASA KEUANGAN

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 71 UU 21/2011 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22-11-2011; PDF hlm 36); Pasal 53 ayat (1) huruf c UU 9/2016 (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU 21/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PDF UU 9/2016 hlm 32, dicocokkan 21-10-2026; Pasal 55 UU 9/2016: berlaku pada tanggal diundangkan); Pasal 8 UU 4/2023 (perubahan); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 22-11-2011

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
BAB III — TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
BAB IV — DEWAN KOMISIONER
Bagian Kesatu — Struktur Dewan Komisioner
Bagian Kedua — Pengangkatan dan Pemberhentian
Bagian Ketiga — Penggantian Antarwaktu
Bagian Keempat — Tugas dan Wewenang
Bagian Kelima — Larangan
Bagian Keenam — Rapat dan Pengambilan Keputusan
Bagian Ketujuh — Lain-lain
BAB V — ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
BAB VI — PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
BAB VII — KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI
Bagian Kesatu — Kode Etik
Bagian Kedua — Kerahasiaan Informasi
BAB VIII — RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BAB IX — PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
BAB X — HUBUNGAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu — Koordinasi dan Kerja Sama
Bagian Kedua — Protokol Koordinasi
Bagian Ketiga — Hubungan Internasional
BAB XI — PENYIDIKAN
BAB XII — KETENTUAN PIDANA
BAB XIII — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV — KETENTUAN PENUTUP