BAB IV — DEWAN KOMISIONER · BAB IV Bagian Kesatu — Struktur Dewan Komisioner

Pasal 10

UU 21/2011 — OTORITAS JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 8 angka 7 (Pasal 10 UU 21/2011).

(1) Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner. (2) Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner. (3) Dewan Komisioner beranggotakan 11 (sebelas) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (4) Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota; e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota; f. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; g. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap anggota; h. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota; i. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota; j. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan k. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. (5) Ketua Dewan Komisioner memimpin pelaksanaan koordinasi pengawasan terintegrasi di sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g. (6) Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf h memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan. (7) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 10 UU 21/2011

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 71 UU 21/2011 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22-11-2011; PDF hlm 36); Pasal 53 ayat (1) huruf c UU 9/2016 (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU 21/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PDF UU 9/2016 hlm 32, dicocokkan 21-10-2026; Pasal 55 UU 9/2016: berlaku pada tanggal diundangkan); Pasal 8 UU 4/2023 (perubahan); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 22-11-2011

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.

Status di JDIH

BAB IXA disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 10 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 2 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 24 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 54 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Penjelasan Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 angka 25 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 44 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 45 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 46 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 69 ayat (3) dicabut oleh UU 9/2016