Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB V — ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 26

UU 21/2011 — OTORITAS JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organisasi. (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner dapat mengangkat staf ahli. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 26 UU 21/2011

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 71 UU 21/2011 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22-11-2011; PDF hlm 36); Pasal 53 ayat (1) huruf c UU 9/2016 (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU 21/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PDF UU 9/2016 hlm 32, dicocokkan 21-10-2026; Pasal 55 UU 9/2016: berlaku pada tanggal diundangkan); Pasal 8 UU 4/2023 (perubahan); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 22-11-2011

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.

Status di JDIH