BAB X — HUBUNGAN KELEMBAGAAN · BAB X Bagian Ketiga — Hubungan Internasional

Pasal 47

UU 21/2011 — OTORITAS JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, antara lain pada bidang dan/atau kegiatan sebagai berikut: a. pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan; b. pertukaran informasi; dan c. kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan. (2) OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional. (3) Dalam hal persetujuan perjanjian internasional di sektor jasa keuangan menyangkut masalah hukum dan berdampak pada sistem keuangan nasional, OJK wajib mendapatkan konfirmasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. (4) OJK dapat melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis. (5) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila: a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (6) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila: a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama timbal balik dalam masalah pidana.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 47 UU 21/2011

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 71 UU 21/2011 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22-11-2011; PDF hlm 36); Pasal 53 ayat (1) huruf c UU 9/2016 (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU 21/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PDF UU 9/2016 hlm 32, dicocokkan 21-10-2026; Pasal 55 UU 9/2016: berlaku pada tanggal diundangkan); Pasal 8 UU 4/2023 (perubahan); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 22-11-2011

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.

Status di JDIH

BAB IXA disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 10 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 2 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 24 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 54 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Penjelasan Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 angka 25 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 44 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 45 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 46 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 69 ayat (3) dicabut oleh UU 9/2016