Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VIII — RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

UU 21/2011 — OTORITAS JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Belum diverifikasi.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2023, Pasal 8 angka 12 (Pasal 34 UU 21/2011).

(1) Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan. (2) Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas Otoritas Jasa Keuangan bersama DPR. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 34 UU 21/2011

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 71 UU 21/2011 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22-11-2011; PDF hlm 36); Pasal 53 ayat (1) huruf c UU 9/2016 (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU 21/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PDF UU 9/2016 hlm 32, dicocokkan 21-10-2026; Pasal 55 UU 9/2016: berlaku pada tanggal diundangkan); Pasal 8 UU 4/2023 (perubahan); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 22-11-2011

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.

Status di JDIH