BAB XIII — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

UU 21/2011 — OTORITAS JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55: a. Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; dan b. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (2) Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OJK. (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari: a. Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (4) Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bersumber dari anggaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 66 UU 21/2011

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 71 UU 21/2011 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22-11-2011; PDF hlm 36); Pasal 53 ayat (1) huruf c UU 9/2016 (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU 21/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PDF UU 9/2016 hlm 32, dicocokkan 21-10-2026; Pasal 55 UU 9/2016: berlaku pada tanggal diundangkan); Pasal 8 UU 4/2023 (perubahan); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 22-11-2011

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.

Status di JDIH

BAB IXA disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 10 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 2 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 24 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 54 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Penjelasan Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 angka 25 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 44 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 45 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 46 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 69 ayat (3) dicabut oleh UU 9/2016