BAB XIII — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

UU 21/2011 — OTORITAS JASA KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisioner membentuk tim transisi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. (2) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia wajib mengusulkan kepada Dewan Komisioner orang-orang yang menjadi anggota tim transisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan anggota tim transisi dari Dewan Komisioner. (3) Dewan Komisioner menetapkan anggota tim transisi berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 60 UU 21/2011

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 71 UU 21/2011 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22-11-2011; PDF hlm 36); Pasal 53 ayat (1) huruf c UU 9/2016 (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU 21/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PDF UU 9/2016 hlm 32, dicocokkan 21-10-2026; Pasal 55 UU 9/2016: berlaku pada tanggal diundangkan); Pasal 8 UU 4/2023 (perubahan); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 21-10-2026 WIB): Status Berlaku, Tanggal Berlaku 22-11-2011

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 21 Oktober 2026.

Status di JDIH

BAB IXA disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 36B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 37A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 38C disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 48B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8A disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 8B disisipkan oleh UU 4/2023
Pasal 1 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 10 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 15 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 17 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 2 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 24 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 25 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 34 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 35 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 37 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 38 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 49 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 5 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 53 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 54 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 6 diubah oleh UU 4/2023
Penjelasan Pasal 9 diubah oleh UU 4/2023
Pasal 1 angka 25 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 44 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 45 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 46 dicabut oleh UU 9/2016
Pasal 69 ayat (3) dicabut oleh UU 9/2016