Status regulasi Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.
Cakupan dan naskah Sifat teks: resmi .
Daftar pasal dan satuan bacaan BAB I — KETENTUAN UMUM BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING Bagian Kesatu — Bentuk Badan Hukum Bagian Kedua — Kepemilikan Bagian Ketiga — Nama Perusahaan Bagian Keempat — Modal Disetor Pada Saat Pendirian Bagian Kelima — Kepemilikan Asing BAB III — SUSUNAN ORGANISASI BAB IV — PERIZINAN USAHA BAB V — KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI LAIN BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu — Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kedua — Penggunaan Tenaga Kerja Asing BAB VII — UNIT USAHA SYARIAH Bagian Kesatu — Pembentukan UUS Bagian Kedua — Penutupan UUS Bagian Ketiga — Pemisahan UUS BAB VIII — KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT DAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT USAHA SYARIAH Bagian Kesatu — Kantor di Luar Kantor Pusat Bagian Kesatu Paragraf 1 — Umum Bagian Kesatu Paragraf 2 — Kantor Cabang Bagian Kesatu Paragraf 3 — Kantor Selain Kantor Cabang Bagian Kedua — Kantor di Luar Kantor Pusat UUS Bagian Kedua Paragraf 1 — Umum Bagian Kedua Paragraf 2 — Kantor Cabang UUS Bagian Kedua Paragraf 3 — Kantor Selain Kantor Cabang UUS BAB IX — PERUBAHAN KEPEMILIKAN BAB X — PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN BAB XI — KONVERSI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENJADI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAB XII — PELAPORANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,ANGGOTADEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN ALAMAT Bagian Kesatu — Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Tertentu Bagian Kedua — Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan AnggotaDewan Pengawas Syariah Bagian Ketiga — Pelaporan Perubahan Alamat BAB XIII — PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN BAB XIV — PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN, DAN PEMBUBARAN Bagian Kesatu — Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagian Kedua — Kepailitan Bagian Ketiga — Pembubaran BAB XV — PENCABUTAN IZIN USAHA BAB XVI — KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII — PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK BAB XVIII — PENEGAKAN KEPATUHAN Bagian Kesatu — Sanksi Administratif Bagian Kedua — Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan dan Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama BAB XIX — KETENTUAN PERALIHAN BAB XX — KETENTUAN PENUTUP Informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menimbulkan hubungan advokat-klien
Diperbarui 10 November 2026, 20.44 WIB
Konsultasi dengan SPP