Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING · BAB II Bagian Kedua — Kepemilikan

Pasal 4

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari: a. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan b. pinjaman. (2) PSP yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PSP baru hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan. (4) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham. (5) Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan/atau pelayaran dikecualikan dari ketentuan mengenai jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud padaayat (4). (6) Ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. (7) Bagi pemegang saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan: a. penyetoran modal pendirian Perusahaan; b. pembelian saham Perusahaan; dan/atau c. penambahan modal disetor Perusahaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 4 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.