POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izinpembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang diterima secara lengkap.(2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan dalam hal terdapatpermohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2);b. pencabutan izin usaha, izin pembentukan UUS, dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang dari Perusahaan yang menggabungkan diri(jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; danc. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang kepada Perusahaan yang merupakan hasil Penggabungan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.(3) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUSdan/atau izin pembukaan Kantor Cabang.(4) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 83 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.