BAB XIV — PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN, DAN PEMBUBARAN · BAB XIV Bagian Ketiga — Pembubaran
Pasal 110
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal Perusahaan bubar berdasarkan:a. penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105ayat (1) huruf b;ataub. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c,likuidator harus melaporkan pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama15 (lima belas) hari kerja sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.(2) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh likuidator dengan melampirkan dokumen:a. salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan; danb. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 110 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.