Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XV — PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 111

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perusahaan yang: a. bubar karena: 1. keputusan RUPS; 2. berdasarkan penetapan pengadilan; atau 3. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); b. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha; c. menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan berdasarkan permintaan Perusahaan; atau d. bubar sebagai akibat melakukan Penggabungan atau Peleburan. (3) Sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya. (4) Prosedur penyelesaian kewajiban oleh Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 111 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.