BAB XIV — PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN, DAN PEMBUBARAN · BAB XIV Bagian Ketiga — Pembubaran
Pasal 109
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan yang telah melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 wajib melaporkan pelaksanaan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.(2) Pelaporan pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:a. akta pembubaran yang telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang;b. bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; danc. laporan posisi keuangan penutupan yang telah diaudit.(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 109 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.