BAB VIII — KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT DAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT USAHA SYARIAH · BAB VIII Bagian Kesatu — Kantor di Luar Kantor Pusat · BAB VIII Bagian Kesatu Paragraf 2 — Kantor Cabang
Pasal 54
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang.(2) Pelaporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang yang memuat prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur;b. bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; danc. bukti pengalihan pelayanan Kantor Cabang yang ditutup ke kantor pusat atau Kantor Cabanglain.(3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan rencana penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);b. analisis pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; danc. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.(4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin pembukaan Kantor Cabang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 54 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.