BAB XIII — PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN
Pasal 98
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.(3) Untuk memperoleh persetujuan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:a. alasan penghentian kegiatan usaha;b. rancangan akta anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru;c. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah pembiayaan, jumlah Debitur, dan jumlah kewajiban Perusahaan dan/atau Debitur;d. rencana penyelesaian hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan Perusahaan; dane. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 98 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.