BAB XII — PELAPORANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,ANGGOTADEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN ALAMAT · BAB XII Bagian Ketiga — Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 97

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan perubahan. (2) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 97 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024