BAB XII — PELAPORANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,ANGGOTADEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN ALAMAT · BAB XII Bagian Kedua — Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan AnggotaDewan Pengawas Syariah

Pasal 96

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan yang melakukan perubahan: a. anggota Direksi; b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau c. anggota DPS, wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang. (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Direksi dengan melampirkan dokumen salinan akta RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 96 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024