BAB XII — PELAPORANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,ANGGOTADEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN ALAMAT · BAB XII Bagian Kesatu — Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Tertentu
Pasal 95
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan atau penerimaan surat pemberitahuan dari instansi berwenang; danb. contoh perjanjian pembiayaan atau akad Pembiayaan Syariah yang akan digunakan, jika terjadi perubahan kegiatan usaha.(2) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 94 ayat (2) huruf b harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang; danb. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama baru dari Perusahaan.(3) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang;b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor baru; danc. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas alamat baru dari Perusahaan.(4) Pelaporan perubahan status Perusahaan tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d, harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 95 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.