BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB VI Bagian Kedua — Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 24

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dan/atau konsultan dilarang menangani selain fungsi: a. teknologi informasi; b. manajemen risiko; dan c. fungsi lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dan/atau konsultan wajib memenuhi ketentuan: a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; b. jangka waktu penggunaan masing-masing tenaga kerja asing paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 (satu) tahun; c. menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk keimigrasian. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Perusahaan memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). (4) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 24 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024