Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB VI Bagian Kedua — Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 23

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia; dan b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk keimigrasian. (2) Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai Direksi wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia. (3) Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai Dewan Komisaris wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara Indonesia.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 23 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.