Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XI — KONVERSI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENJADI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 89

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah. (2) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Untuk memperoleh persetujuan konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen: a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah; b. rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: 1. nama Perusahaan Pembiayaan Syariah; 2. maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan 3. wewenang dan tanggung jawab DPS; c. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; d. daftar kantor di luar kantor pusat yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan dan/atau UUS; e. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan persetujuan konversi; f. susunan organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; g. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur; h. proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi; dan i. rencana kerja terkait kegiatanPembiayaan Syariahyang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah, paling sedikit memuat: 1. sistem dan prosedur kerja; 2. contoh akad Pembiayaan Syariah; 3. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; 4. rencana penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan 5. proyeksi secara bulanan atas: a) laporan posisi keuangan; b) laporan laba/rugi komprehensif; dan c) laporan arus kas, serta asumsi yang digunakan. (4) Permohonan persetujuan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 89 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.