BAB XIV — PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN, DAN PEMBUBARAN · BAB XIV Bagian Ketiga — Pembubaran

Pasal 105

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan bubar karena: a. keputusan RUPS; b. berdasarkan penetapan pengadilan; atau c. tindak lanjut proseskepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. (2) Perusahaan yang akan melakukan pembubaran yang disebabkan oleh keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang disebabkan oleh penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 105 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024