BAB VII — UNIT USAHA SYARIAH · BAB VII Bagian Ketiga — Pemisahan UUS
Pasal 44
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.(2) Perusahaan yang melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan dan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.(3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2);b. pemeriksaan pemenuhan ketentuan permodalan;c. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan UUS;d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan UUS; dane. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan Pembiayaan dan/atau Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan UUS.(5) Dalam hal permohonan Pemisahan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Pemisahan UUS kepada Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.(6) Dalam hal permohonan Pemisahan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 44 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.