BAB VII — UNIT USAHA SYARIAH · BAB VII Bagian Ketiga — Pemisahan UUS
Pasal 43
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan yang akan melakukan Pemisahan UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Untuk memperoleh persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:a. rancangan akta Pemisahan UUS;b. rancangan akta pendirian Perusahaan Pembiayaan Syariah baru;c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur UUS;d. rencana daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhirdan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru;e. data pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru;f. surat pernyataan pemegang saham dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru yang menyatakan bahwa:1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;g. rencana bisnis yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, paling sedikit memuat:1. visi, misi, dan strategi bisnis;2. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;3. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:a) rencana kegiatan usaha;b) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;c) rencana permodalan;d) rencana pendanaan;e) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;f) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dang) rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;4. proyeksi secara bulanan atas:a) laporan posisi keuangan;b) laporan laba rugi komprehensif; danc) laporan arus kas,beserta asumsi yang digunakan;5. proyeksi rasio dan pos tertentu;h. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha; dani. susunanorganisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), bagi Perusahaan Pembiayaan Syariahbaru hasil Pemisahan UUS.(3) Permohonan persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah baru.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 43 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.