BAB XI — KONVERSI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENJADI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 92

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah; b. salinan akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; c. fotokopi perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: 1. nama Perusahaan Pembiayaan Syariah; 2. maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan 3. wewenang dan tanggung jawab DPS; dan d. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi. (3) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Permohonan izinpembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi, dengan melampiri dokumen berupa izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan. (5) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah. (6) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberikan persetujuan atau penolakan perubahan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; c. memberikan persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi; dan d. memberikan persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi. (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan: a. persetujuan atau penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b; b. persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c; dan c. persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversisebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap. (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dan menyetujui izin pembukaan Kantor Cabang atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan: a. menetapkan keputusan pemberian izin usaha; b. menerbitkan surat persetujuan atau pencatatan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan/atau c. menetapkan keputusan izin pembukaan Kantor Cabang. (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk: a. menetapkan izin usaha; b. menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan/atau c. menetapkan keputusan izin pembukaan Kantor Cabang, penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 92 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024