BAB XIII — PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN

Pasal 101

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah: a. seluruh hak dankewajiban Perusahaan diselesaikan; atau b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, digunakan yang lebih dahulu. (2) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: a. bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan; b. bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b; c. bukti pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c; d. salinan akta anggaran dasar yang memuat kegiatan usaha yang baru yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang; e. laporan posisi keuangan penutupan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan f. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh hak dankewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dan gugatan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 101 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024