BAB XIII — PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN
Pasal 100
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Perusahaan wajib:a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;c. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dand. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 100 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.