Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB VI Bagian Kedua — Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 27

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli dan/atau konsultan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi paspor yang masih berlaku; b. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya; c. rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan d. rencana penempatan dalam susunan organisasi dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing disertai dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing. (3) Permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Perusahaan menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 27 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.