BAB VII — UNIT USAHA SYARIAH · BAB VII Bagian Kesatu — Pembentukan UUS

Pasal 31

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memperoleh izin pembentukan UUS dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Untuk memperoleh izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen: a. salinan akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: 1. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan 2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; b. fotokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentukdeposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin pembentukan UUS; c. surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya; d. data pimpinan UUS, meliputi: 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak; 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; 4. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS; 5. surat pernyataan yang menyatakan: a) tidak memiliki kreditdan/atau pembiayaan macet; dan b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lainpada Perusahaan Pembiayaan yang sama; dan 6. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; e. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor UUS beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan; f. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS; g. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan; h. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah dan contoh akad Pembiayaan Syariah; dan i. rencana kerja UUS yang akan dibentuk, paling sedikit memuat: 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; 2. target penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; 3. sistem dan prosedur kerja; 4. jumlah dan susunan personalia; dan 5. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas: a) laporan posisi keuangan; b) laporan laba rugi komprehensif; dan c) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan; (3) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Pembiayaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 31 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024