BAB VII — UNIT USAHA SYARIAH · BAB VII Bagian Kedua — Penutupan UUS
Pasal 37
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan Pembiayaan yang akan menutup UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Penutupan UUS dilarang merugikan kepentingan Debitur dan kreditur.(3) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan penutupan UUS wajib:a. memberitahukan rencana penutupan UUS kepada Debitur dan kreditur;b. menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur;c. menyelesaikan keberatan dari Debitur dan kreditur, apabila terdapat keberatan dari Debitur dan kreditur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. menyelesaikan hak dan kewajiban UUS yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya.(5) Untuk memperoleh persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha Pembiayaan Syariah;b. alasan penutupan UUS;c. daftar penyaluran Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan disertai dengan informasi nama Debitur, nominal Pembiayaan Syariah yang diterima, dan jangka waktu Pembiayaan Syariah; dand. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur UUS.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 37 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.